Ternate-Teropongmalut. Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (SEMA HABAR) Kota Ternate menggelar aksi damai di Polda Maluku Utara, Reskrimum, dan Bareskrim Polda Maluku Utara untuk menyuarakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Halmahera Barat. Aksi ini juga menuntut keadilan terkait kasus pemukulan dan pengeroyokan yang melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi (Kadisperindagkop) Halmahera Barat serta stafnya terhadap salah satu warga pada Rabu, 8 Januari 2025.
Menurut Gusti Ramli, Wakil Sekretaris Bidang Gerakan Aksi Mahasiswa SEMA HABAR, insiden pemukulan tersebut dipicu oleh demonstrasi masyarakat terkait kelangkaan BBM di daerah tersebut. SEMA HABAR menilai bahwa masalah kelangkaan BBM adalah isu yang cukup mendasar dan harus segera ditanggapi dengan serius oleh pihak berwenang.
“Sehingga kami, SEMA HABAR Kota Ternate turut merespon permasalahan ini, dan kami berharap agar Polda Maluku Utara melalui Bareskrimum dapat melakukan penelusuran menyeluruh terkait kelangkaan BBM di Halmahera Barat,” ujar Gusti dalam rilis yang diterima.jum’at 10/01/25
Aksi damai yang berlangsung sekitar tiga jam ini berakhir di kantor Bareskrimum Polda Maluku Utara yang terletak di Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menyerukan beberapa tuntutan kepada pihak kepolisian.
Pj Ketua Umum SEMA HABAR, M. Rifai Badarudin, menegaskan bahwa kelangkaan BBM jenis minyak tanah di Halmahera Barat sudah sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Kapolda Maluku Utara segera menginstruksikan Kapolres Halmahera Barat untuk membentuk tim khusus yang akan menyelidiki kasus kelangkaan BBM di daerah tersebut.
“Kami juga mendesak agar Kapolres Halmahera Barat menertibkan harga BBM yang dilakukan oleh pengecer, karena ada indikasi harga yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Barat,” tegas Rifai.
Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 49/KPTS/II/2023 yang mengatur penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) BBM jenis minyak tanah, harga di beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat terdaftar sebagai berikut: Rp 4.300 di Jailolo dan Jailolo Selatan, Rp 4.500 di Sahu dan Sahu Timur, Rp 5.000 di Ibu, Ibu Selatan, dan Tabaru, serta Rp 5.400 di Loloda dan Loloda Tengah.
“Seharusnya pengecer sudah mengikuti harga yang tercantum dalam peraturan tersebut, namun kenyataannya harga di lapangan masih sangat tidak terkendali,” lanjut Rifai.
Selain itu, SEMA HABAR juga mengharapkan agar Polda Maluku Utara segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan, guna menghindari kejadian serupa di masa depan dan memastikan ketersediaan BBM yang stabil di Kabupaten Halmahera Barat.
“Kami juga mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera menangkap dan mengadili mafia BBM yang terlibat dalam kelangkaan ini dengan tegas,” pungkas Rifai.
Aksi ini mendapat perhatian publik, mengingat kelangkaan BBM yang terjadi beberapa waktu terakhir telah menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat. Warga berharap agar aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Halmahera Barat.
(Agis)
