Ternate-Teropongmalut. Maluku Utara – SMP Negeri 1 Kota Ternate diduga menutup diri saat menjalankan program Makanan Bergizi Gratis, yang telah berlangsung pada Selasa (7/1/2024). Julfikram Suhadi, seorang wartawan yang meliput program tersebut, mengaku mendapat intimidasi dan larangan untuk meliput, baik melalui foto maupun video, oleh sejumlah guru di sekolah tersebut.
Awalnya, Julfikram yang akrab disapa Iki, berencana untuk mengonfirmasi izin ke pihak sekolah guna mengambil gambar dan video saat siswa-siswa mengonsumsi makanan bergizi di dalam kelas. Namun, tidak lama setelahnya, pihak sekolah melarangnya dengan alasan bahwa mereka telah mendapatkan instruksi untuk tidak membagikan gambar atau video kepada pihak luar.
“Awalnya saya mau konfirmasi ke pihak sekolah untuk ambil foto dan video, saat siswa makan di dalam kelas,” ujar Iki.
Ia menambahkan “Namun, beberapa waktu kemudian, pihak sekolah melarang saya dengan alasan mereka telah diinstruksikan untuk jangan membagikan gambar atau video,” tambahnya.
Bahkan, lanjut Iki, salah seorang guru melarangnya secara tegas dan mengatakan bahwa apapun alasannya, pelarangan tersebut sudah menjadi prosedur yang tidak bisa diganggu gugat. “Pokoknya tidak usah tanya alasannya kenapa, ini sudah menjadi prosedur,” ungkap Iki, menirukan ucapan guru tersebut.
Sebelum kejadian tersebut, sejumlah wartawan lain sempat diberikan izin untuk meliput dan mengambil gambar serta video di sekolah itu. Namun, belakangan, pihak sekolah mengubah kebijakan dan melarang Iki untuk melakukan peliputan.
Menanggapi kejadian ini, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate, Fikram Salim, menyatakan bahwa pengusiran dan intimidasi terhadap wartawan adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai sensor terhadap produk jurnalistik. Ia menegaskan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pengusiran dan intimidasi terhadap jurnalis dapat dikategorikan sebagai bentuk sensor terhadap produk jurnalistik. Tindakan ini sudah memenuhi unsur pidana,” kata Fikram. “Kami mendesak agar semua pihak menghormati dan mendukung iklim kemerdekaan pers di Indonesia, tanpa adanya intimidasi atau penghalangan terhadap jurnalis di lapangan,” lanjutnya.
Menurut Fikram, tugas jurnalis adalah untuk mengontrol dan memastikan bahwa pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Program Makanan Bergizi Gratis yang bersumber dari dana rakyat, menurutnya, harus diawasi dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Jurnalis bertugas memastikan bahwa tujuan program tersebut tercapai. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dijaga,” ujar Ketua AJI Ternate itu. “Jurnalis berhak meliput peristiwa publik tanpa adanya ancaman, intimidasi, atau pengusiran,” tegasnya.
Sebagai respons terhadap peristiwa ini, AJI Ternate meminta kepada pemerintah daerah, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Wali Kota Ternate untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum guru yang melarang peliputan tersebut. “Kami meminta sanksi tegas kepada guru yang terlibat dalam penghalangan tersebut,” ujar Fikram.
Selain itu, Fikram juga mengimbau kepada Wali Kota Ternate untuk lebih sering mengingatkan semua jajaran pemerintah tentang pentingnya mendukung kebebasan pers di Indonesia, khususnya di Kota Ternate. “Wali Kota Ternate harus menyampaikan dengan jelas kepada seluruh jajaran bahwa tugas jurnalis adalah untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah,” pungkasnya.
Dengan kejadian ini, AJI Ternate berharap agar kebebasan pers tetap dijaga dan dihormati, serta tidak ada lagi tindakan yang menghalangi tugas jurnalis dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan-kegiatan publik yang menggunakan dana masyarakat.
(Agis)
