Taliabu-Teropongmalut. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Taliabu (PB HMT) mengungkapkan kekecewaannya terkait hasil temuan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pulau Taliabu, yang menunjukkan adanya dugaan kerugian negara akibat kelalaian dalam pengelolaan pembangunan daerah. Temuan tersebut menjadi sorotan publik dan mengundang perhatian banyak pihak, termasuk masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Sabtu, 11/01/25.
Dari hasil RDP tersebut, beberapa temuan mencuat terkait pengelolaan pembangunan di berbagai dinas yang tidak sesuai prosedur. Di antaranya adalah adanya laporan fiktif yang dibuat oleh sejumlah dinas terkait yang berpotensi merugikan negara, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur. Masyarakat pun merasa cemas akibat pengelolaan yang buruk, yang berimbas pada kualitas layanan dan fasilitas umum yang mereka terima.
PB HMT menyatakan bahwa peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawas sangat penting untuk memastikan agar seluruh aktivitas pengelolaan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Sekjen PB HMT, Abdul Nasar Rachman, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung DPRD agar bisa lebih tegas dalam menjalankan tugas pengawasannya dan memastikan kinerja pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
Abdul Nasar Rachman menambahkan, “Kami akan terus mendorong DPRD untuk lebih tegas dalam pengawasan karena kami merasa perlunya dorongan dari seluruh elemen masyarakat untuk mengontrol kinerja-kinerja pemerintahan daerah.” Pihaknya juga berharap agar DPRD tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga lebih proaktif dalam mengungkapkan temuan-temuan yang merugikan negara dan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa komisi DPRD juga mengungkapkan adanya temuan serius, khususnya di Dinas Pendidikan yang terkait dengan dugaan adanya data fiktif terkait anak-anak yang tercatat dalam program Dana Alokasi Khusus (Dacil) dan sekolah fiktif yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Tak hanya itu, sektor pembangunan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga turut disorot karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan proyek.
PB HMT memberikan apresiasi terhadap upaya DPRD yang telah berusaha mendorong pembangunan daerah meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. “Kami akan segera mengadakan audiensi dengan DPRD agar mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam mengungkap temuan-temuan ini,” kata Abdul Nasar Rachman.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan dari lembaga hukum dalam mengawal kasus-kasus yang masih mengganjal di lingkup pemerintahan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, PB HMT, dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk memastikan agar temuan-temuan tersebut segera ditindaklanjuti.
DPRD Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat tercipta pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik.
PB HMT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses pemerintahan yang berlangsung, serta berharap agar DPRD Kabupaten Pulau Taliabu dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih optimal demi kepentingan masyarakat banyak.
(Wan)