Jakarta, TeropongMalut – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menekankan pentingnya komunikasi yang selaras dan terkoordinasi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Kolaborasi antar humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat krusial untuk menghindari kesalahpahaman pada Senin, 10 Maret 2025.
Dalam pelatihan Humas Pemerintah di Jakarta, Selasa (26 Februari 2025), Nasbi menyatakan bahwa setiap lembaga pemerintahan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri dalam meluruskan informasi yang salah di tengah masyarakat. “Kita harus memiliki tujuan bersama sebagai bangsa dan maju bersama dalam menjelaskan kebijakan pemerintah, terutama yang sering disalahpahami,” ujarnya.
Keselarasan komunikasi ini, menurut Nasbi, merupakan bentuk pemenuhan hak publik atas informasi yang akurat dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika muncul isu yang menimbulkan kesalahpahaman, bukan hanya satu pihak yang harus menjelaskan, melainkan seluruh unsur pemerintahan perlu bersinergi untuk meluruskan informasi.
Pentingnya Kesepahaman dan Benang Merah yang Konsisten
Dian Agustine Nuriman, Founder & Principal Consultant NAGARU Communication, menambahkan bahwa publik saat ini seringkali menjumpai inkonsistensi dan kurangnya benang merah dalam komunikasi publik pemerintah. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai narasi yang berbeda-beda, yang berdampak negatif terhadap efektivitas komunikasi publik. Dalam wawancara dengan HUMAS INDONESIA pada Kamis (20 Februari 2025), Dian menekankan perlunya peningkatan koordinasi komunikasi untuk memastikan pesan yang disampaikan selaras dan mendukung pencapaian program prioritas pemerintah.
Dian mendefinisikan komunikasi kebijakan sebagai proses komunikasi internal pemerintahan yang diterjemahkan untuk menyampaikan pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat demi mencapai tujuan negara. (TS)
