Jakarta, TeropongMalut – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat transformasi pemerintahan digital di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Tony Blair Institute (TBI), yang diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional, termasuk dalam pengentasan kemiskinan dan inklusi keuangan.
“Hari ini kami bertemu dengan tim TBI untuk memperkuat kolaborasi dalam pemerintahan digital. Kami membahas bagaimana transformasi digital dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan serta strategi yang sedang dan akan dilakukan, salah satunya terkait inklusi keuangan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuan dengan tim TBI di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (14/03/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini menyoroti beberapa isu utama yang menjadi prioritas dalam digitalisasi pemerintahan, antara lain pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penurunan kemiskinan, digitalisasi sistem perpajakan, layanan digital untuk perizinan berusaha, serta pengembangan administrasi pemerintahan berbasis digital.
“Strategi ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menteri Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas berbasis shared outcomes guna meningkatkan efektivitas serta sinergi antarprogram. Terdapat dua shared outcomes yang menjadi fokus utama, yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah.
Rini berharap kerja sama dengan TBI dapat mempercepat implementasi platform digital pemerintah secara berkelanjutan, termasuk penguatan kolaborasi dan pendampingan strategis dalam pengembangan INA Pas, INA Ku, dan INA Gov. Selain itu, sinergi dengan pemangku kepentingan serta akses ke mitra pembangunan dan lembaga donor global seperti World Bank, ADB, dan UNDP juga menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan.
“Saya berharap Kementerian PANRB bersama TBI dapat menyusun peta jalan dan visi kolaborasi yang berkelanjutan, dengan indikator keberhasilan yang jelas untuk memastikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola berbasis teknologi,” ungkap Rini.
Sementara itu, Country Director TBI, Shuhaela Haqim, menegaskan bahwa pihaknya siap melanjutkan kerja sama dengan Kementerian PANRB dalam mendukung pemerintahan digital di Indonesia. Sejak tahun 2023, TBI telah berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai inisiatif digitalisasi sektor publik.
“TBI sepenuhnya mendukung upaya Kementerian PANRB dan instansi terkait dalam mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia,” ujar Shuhaela.
Dengan kolaborasi yang semakin erat, transformasi digital di sektor pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional. (TS)
