Halbar, Teropongmalut — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya minyak tanah, semakin terasa di Kabupaten Halmahera Barat. Pengurangan kuota BBM bersubsidi dan peningkatan jumlah kepala keluarga, ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perikanan menjadi faktor utama yang memengaruhi kelangkaan ini. Kondisi ini berdampak besar pada masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi, terutama di wilayah pesisir. Selasa (10/12/24)
Haryono Dachlan, Kabid DisperindagKop dan UKM, Kabupaten Halmahera Barat, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, menjelaskan penyebab kelangkaan minyak tanah di daerah tersebut. “Kelangkaan yang terjadi bukan karena minyak tanah habis, melainkan akibat pengurangan kuota yang diterapkan pemerintah,” ujarnya. Selain itu, kata Haryono, penambahan jumlah kepala keluarga dan berkembangnya sektor UMKM di wilayah ini turut memperburuk situasi.
Selain itu, sektor perikanan, khususnya nelayan, membutuhkan kuota BBM yang cukup besar. “Nelayan di Desa Saria, misalnya, memiliki 17 perahu bodi nelayan (pajeko). Setiap trip angkut, perahu tersebut membutuhkan sekitar 200 liter minyak tanah. Dengan 17 perahu, total konsumsi minyak tanah bisa mencapai 3,4 ton per hari,” ujar Haryono. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan perikanan sangat mempengaruhi pasokan BBM bersubsidi.
Haryono juga menambahkan bahwa meskipun permintaan minyak tanah untuk perikanan tinggi, pemerintah daerah telah membuat kebijakan untuk mengatur distribusi agar BBM bersubsidi tetap dapat mencakup kebutuhan tersebut. “Kami telah membuat sistem pengaturan (sip) untuk membatasi jumlah perahu yang mendapatkan BBM bersubsidi, agar bisa melayani seluruh nelayan di Halmahera Barat,” jelasnya.
Sementara itu, sektor UMKM di Halmahera Barat juga membutuhkan minyak tanah bersubsidi untuk operasional usaha mereka. Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 dan revisinya mengatur agar minyak tanah bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat, termasuk untuk UMKM dan sektor perikanan.
Namun, selain dua sektor ini, masalah lain yang muncul adalah kebutuhan transportasi laut yang semakin mendesak. Kapal angkutan yang melayani rute Halmahera Barat-Ternate juga menghadapi kendala karena kekurangan pasokan BBM. Hal ini semakin memperburuk situasi transportasi di daerah tersebut, yang memerlukan solusi segera dari pemerintah.
Haryono juga menyatakan bahwa kemungkinan harga transportasi laut akan mengalami kenaikan sebagai dampak dari kelangkaan minyak tanah. “Kami berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan solusi terkait kelangkaan ini, mengingat kebutuhan akan minyak tanah untuk berbagai sektor yang sangat vital di Halmahera Barat,” pungkasnya.
Kelangkaan BBM bersubsidi di Halmahera Barat menjadi masalah yang semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya kebutuhan di berbagai sektor, dari perikanan hingga transportasi. Pemerintah daerah berharap ada kebijakan yang lebih adaptif dan solutif untuk mengatasi masalah ini, agar kehidupan masyarakat yang bergantung pada minyak tanah bersubsidi dapat tetap berjalan lancar.
Haryono, juga mengatakan “pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagkop akan melakukan sosialisasi tentang penggunaan elpiji kepada masyarakat pada setiap pangkalan salah satu langkah mengantisipasi kelangkaan minyak tanahtersebut.” Tutupnya
(Wan)
