Jakarta TeropongMalut – Kejaksaan Agung RI menggelar rapat pembentukan Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara yang diadakan pada Selasa, 26 November 2024 di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Rapat ini dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Reda Manthovani, yang juga bertindak sebagai Ketua Pelaksana Desk Koordinasi.
Pembentukan Desk Koordinasi ini berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Nomor 151 Tahun 2024, sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan devisa negara dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan nasional.
Dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Sekretaris JAM-Intelijen, Sarjono Turin, “ditegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung perekonomian nasional yang berkelanjutan”. Selain itu, dalam rapat tersebut, dibentuk tiga Kelompok Kerja (Pokja) yang akan fokus pada peningkatan penerimaan devisa negara, yaitu:
Pokja Devisa Hasil Ekspor yang dipimpin oleh Kementerian ESDM
Pokja Devisa Pembayaran Impor yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan
Pokja Sektor Jasa yang dipimpin oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Pemerintah menargetkan devisa dari berbagai sektor, antara lain Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan target devisa sebesar Rp 250 triliun pada tahun 2025, serta peningkatan kontribusi sektor perdagangan ekspor, impor, dan jasa lainnya. Saat ini, cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai USD 150,2 miliar pada Agustus 2024, sebuah peningkatan signifikan dari tahun 2022 yang hanya sebesar USD 137 miliar.
JAM-Intelijen menyatakan bahwa peningkatan devisa negara sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia. Desk Koordinasi diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar kementerian/lembaga terkait, mendorong kebijakan yang efektif, dan mendukung pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perhubungan, dan banyak lainnya. Dengan adanya koordinasi lintas sektor yang lebih solid, pemerintah berharap dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memaksimalkan penerimaan devisa negara. (TS)
