Jakarta, TeropongMalut – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji dan memperkuat aspek hukum dalam operasionalnya, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut ditandatangani pada Senin, 23 Desember 2024, di The Westin Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imasyah, serta jajaran pejabat dari kedua pihak.
Dalam sambutannya, R. Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun), menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BPKH kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. “Kolaborasi ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.
JAM-Datun juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan oleh BPKH, sejalan dengan doktrin business judgement rule yang mengutamakan itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi pegawai melalui pelatihan bersama dan pendampingan hukum, yang diharapkan dapat menghadapi tantangan regulasi di sektor haji yang terus berkembang.”
Dengan adanya perjanjian ini, kedua pihak berkomitmen untuk memastikan pengelolaan dana haji dilakukan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi calon jamaah haji.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong BPKH untuk terus meningkatkan layanan terbaik dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemaslahatan umat. (TS)
