Jakarta, TeropongMalut – Mantan Kepala Bagian Hukum Morotai, Don Lasiji, bersama sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Morotai, mendatangi kediaman Pj. Bupati Morotai, Burnawan SH, pada Selasa, 17 Desember 2024, untuk mempertanyakan masalah pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah menunggak selama empat bulan. Aksi tersebut dilakukan dengan penuh kekesalan, karena belum ada kejelasan atau kepastian mengenai pembayaran yang sudah lama tertunda, yang membuat para ASN kehabisan kesabaran.
Dalam video berdurasi 1 menit 28 detik yang beredar di media sosial, Don Lasiji terlihat marah di depan kediaman Burnawan, S.H., bahkan melontarkan kata-kata kasar dan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas, seperti menyebut “Abunawas” dan “binatang”. Ia juga menuntut agar Kaban Bappeda dan Inspektorat dipanggil. Don menegaskan bahwa masalah tersebut bukanlah kesalahan para ASN, melainkan tanggung jawab penuh Pj Bupati dan Sekda M. Umar Ali, SE, yang menurutnya harus bertanggung jawab sepenuhnya.
Dalam video tersebut, Don juga membongkar masalah defisit anggaran yang mencapai Rp 92,2 miliar, yang menurutnya akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ke depan. “Ini akan luar biasa!” tegas Don, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pengelolaan anggaran di Morotai.
Anggaran di Morotai dinilai kacau, dengan pembayaran hak-hak ASN, TPP, dan gaji PPPK yang belum dibayarkan selama dua bulan. Meskipun demikian, Pj. Bupati Burnawan, S.H., terlihat tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut dan lebih fokus pada perjalanan dinas ke luar daerah, yang menurut sejumlah sumber, menghabiskan anggaran daerah hingga puluhan juta setiap kali perjalanan.
Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Morotai, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan kepada wartawan TeropongMalut.com “bahwa Pj. Bupati Burnawan hanya fokus mengejar anggaran perjalanan dinas (SPPD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morotai. Hal ini membuat Burnawan, S.H, tidak terlalu peduli dengan carut-marut masalah pembayaran hak-hak ASN di daerah tersebut.”
Para ASN dan pegawai PPPK di Morotai pun semakin kecewa, karena hak-hak mereka masih tertunda, sementara Pj Bupati terlihat lebih sibuk dengan urusan perjalanan dinasnya. (TS)
