Ternate-Teropongmalut. Rapat pembahasan mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pengelola pengecer di DPRD Kota Ternate dihadiri oleh pihak SBM Pertamina Cabang Kota Ternate, Kabag Ekonomi, serta Sekretaris Daerah Kota Ternate. Namun, rapat yang berlangsung tersebut tidak melibatkan pengelola SPBU, APH, dan Satgas, sehingga tidak menghasilkan solusi konkret dan terperinci mengenai masalah kelangkaan BBM di kota ini.
Muhammad Gifar Bopeng, Anggota DPRD Kota Ternate yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem, menegaskan bahwa dalam pembahasan mengenai kelangkaan BBM, kehadiran pihak pengelola SPBU dan Satgas sangat penting. Gifar berharap kehadiran mereka dapat memberikan solusi yang lebih jelas terkait pengelolaan dan distribusi BBM di lapangan. Rabu 25/12/24
“Dengan kehadiran mereka, saya meminta penjelasan mengenai pengelola dan pengaturan yang lebih baik terkait pengecer BBM agar distribusi berjalan lancar,” kata Gifar, Ketua Fraksi Nasdem. Ia menambahkan bahwa masalah kelangkaan BBM ini seharusnya bisa diselesaikan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam distribusi BBM, baik pengelola SPBU maupun pihak terkait lainnya.
Sementara itu, pihak SBM Pertamina Cabang Kota Ternate, Kabag Ekonomi, dan Sekretaris Daerah Kota Ternate telah memberikan penjelasan mengenai ketersediaan BBM yang selalu siap di gudang Pertamina. Namun, mereka mengakui bahwa masalah yang terjadi di lapangan adalah terkait dengan pengaturan distribusi yang belum optimal. Pengelola SPBU menjadi pihak yang harus menjelaskan secara rinci terkait pembelian menggunakan jiregen (pengecer).
“Saya setuju dengan Pak Joko bahwa tidak ada kelangkaan BBM dari pihak Pertamina, karena stok selalu tersedia. Yang menjadi masalah adalah pengaturan distribusinya di lapangan,” ujar Gifar menanggapi penjelasan dari pihak Pertamina.
Dalam kesempatan yang sama, Gifar juga mengusulkan agar pimpinan rapat segera menggelar rapat bersama yang melibatkan semua pihak yang berkompeten. Ia menilai bahwa kolaborasi antara SBM Pertamina Cabang Ternate, Kabag Ekonomi, pengelola SPBU, APH, dan Satgas sangat diperlukan untuk mencari solusi yang menyeluruh dan berdasarkan data yang valid.
“Saya harap rapat ini tidak hanya melibatkan SBM Pertamina dan Kabag Ekonomi Setda Kota Ternate saja, tapi semua pihak terkait agar kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan detail,” ujar Gifar.
Sejumlah anggota DPRD Kota Ternate lainnya juga mendukung usulan Gifar, mengingat masalah kelangkaan BBM yang sering terjadi sangat berdampak pada masyarakat. Mereka berharap agar segera diadakan langkah-langkah konkret yang dapat memperbaiki sistem distribusi BBM di kota ini.
Sementara itu, masyarakat Kota Ternate mengharapkan adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan BBM yang telah mengganggu aktivitas sehari-hari. Para pengecer BBM yang tidak teratur dalam distribusinya pun menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut, yang diharapkan dapat diperbaiki secepatnya.
Dengan adanya rapat bersama yang melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan permasalahan kelangkaan BBM dapat ditemukan solusinya secara lebih terperinci dan efektif, demi kepentingan masyarakat Ternate yang lebih luas.
(Wan)
