HALTENG, Teropongmalut.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, harus menghadapi pemangkasan anggaran besar-besaran sebesar Rp95,4 miliar pada tahun 2025. Namun, di tengah tekanan fiskal ini, Pemkab Halteng menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halteng, Abdurrahim Yau, mengungkapkan bahwa terdapat dua bentuk efisiensi yang diterapkan, yaitu pemotongan langsung dari pemerintah pusat dan pengurangan belanja operasional di tingkat daerah.
“Dari pusat, pemangkasan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Totalnya mencapai Rp95,4 miliar, terdiri dari pemotongan DAU Spesifik Grant Bidang PU sebesar Rp29,79 miliar, DAK Fisik Konektivitas Jalan Layanan Dasar Rp28,38 miliar, serta sektor lainnya,” tegas Abdurrahim, Rabu (26/2).
Sementara itu, Pemkab Halteng melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, konsumsi, dan belanja operasional yang dinilai tidak mendesak. Dana hasil efisiensi ini dialihkan untuk tujuh prioritas utama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ.
Ketujuh prioritas tersebut meliputi penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilisasi harga pangan, penyediaan cadangan pangan, serta program kesejahteraan masyarakat.
Langkah tegas ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran dipangkas signifikan, Pemkab Halteng tetap berfokus pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, pemerintah daerah berupaya memastikan manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (ODHE)
