Halteng TM.com – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Halteng, Rijja Rajana memiliki target untuk mengakreditasi tiga Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah pada akhir tahun ini. Hal ini bertujuan agar mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Tengah semakin meningkat, serta efektivitas mulai dari aspek kebutuhan maupun keamanan dapat terpenuhi.
Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Halteng, Rijja Rajana dihadapan awak media di Stand Expo Pembangunan HUT Pemkab Halteng ke 29 Tahun 2019 di lapangan Pandopo Falcilno Weda di desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Senin, (21/10/2019) malam kemarin menyampaikan bahwa proses akreditasi puskesmas telah disiapkan dimana dilakukan secara bertahap, sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari tim penguji dari komisi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Jadi sebelum dilakukan penilaian oleh tim penguji, syarat wajib harus dipenuhi oleh puskesmas adalah standar operasional dan pelayan publik, di antaranya menyangkut sistem manajemen, sarana dan prasarana, dan tak kalah penting ketersedian obat di puskesmas itu sendiri, sehingga direncanakan tiga puskesmas diusulkan pada akhir tahun 2019 ini.
“Tahun 2019 ini sisa tiga puskesmas yang akan disurvey karena direncanakan diusulkan pada bulan Desember 2019 ini. Tiga puskesmas di Halteng sudah siap maju untuk dilakukan penilaian agar bisa terakreditasi,” ungkap Kadinkes Rijja Rajana pada acara Coffe Sehat yang berlangsung di Stand Expo Dinas Kesehatan.
Menurut Kadinkes, dengan banyaknya capaian target akreditasi puskesmas pada tahun 2019, maka harus dilakukan persiapan agar usulan akreditasi ketiga puskesmas dapat langsung direspon dengan cepat oleh Kementerian Kesehatan,” harapnya.
Rijja Optimis akreditasi tiga puskesmas diusahakan selesai pada akhir tahun anggaran 2019, agar pada tahun anggaran berikutnya kita lihat puskesmas lainnya untuk diusulkan akreditasi sehingga tujuan dasar dalam peningkatan mutu kepada masyarakat bisa terlaksana dengan baik,” tandasnya.
Kadinkes menambahkan bahwa untuk mendekatkan pelayanan masyarakat maka kekurangan fasilitas dan tenaga medis sehingga kami sebarkan 288 Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana tuntutan masyarakat, Pemerintah Daerah sehingga penekanan lima program pelayanan dapat dioptimalkan,” ucapnya. (Ode/Red)
