Jakarta, TeropongMalut – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Pengawasan) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 dan Pembekalan Penggunaan Anggaran Tahun 2025 pada Rabu, 8 Januari 2025, pukul 09.00 WIB.
Kegiatan ini berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting dan dihadiri oleh Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin oleh Andi Wira Alamsyah, S.Ak., M.Ak., CertIA., CertIPSAS., CertSF., CertDA., CLA., CIISA.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan kredibilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta untuk meminimalisir potensi penyelewengan atau kekeliruan dalam penyerapan anggaran. Dalam sambutannya, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., “mengungkapkan pentingnya kegiatan ini bagi satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, khususnya dalam mempersiapkan inspeksi lapangan yang lebih akurat dan tepat sasaran.”
Dr. Rudi Margono menekankan pentingnya mitigasi risiko, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, agar tidak terjadi mark up atau penyelewengan dalam penggunaan anggaran. “Mitigasi risiko yang jelas harus segera dibuat, agar hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Tim Pemeriksa BPK memberikan pembenaran teknis terkait revisi anggaran dan penyerapan anggaran lokal. BPK juga menekankan perlunya kesamaan dalam penyerapan anggaran tahun 2025, yang akan menjadi fokus dalam evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Komponen yang dinilai meliputi efektivitas pengendalian korupsi, manajemen risiko, dan maturitas penyelenggaraan.
JAM-Pengawasan juga meminta BPK memberikan arahan lebih lanjut mengenai pengendalian korupsi yang lebih ketat, terutama yang terkait dengan penggunaan anggaran. Acara ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara di tahun 2025. (TS)
