Jakarta-Teropongmalut. Perubahan iklim kini tidak lagi sekedar teori ilmiah, namun dampaknya semakin nyata dirasakan. Di tengah keprihatinan terhadap deforestasi yang semakin masif, belakangan ramai diperbincangkan tentang upaya pemerintah yang berencana menyiapkan lahan hutan seluas 20 juta hektare untuk ketahanan pangan, energi, dan udara. Lahan yang diperkirakan dua kali lebih luas dari Pulau Jawa ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan energi Indonesia.
Jika dilihat dari sisi ekonomi, lahan sebesar 20 juta hektare ini, jika dimanfaatkan secara optimal untuk Program Pengembangan Pertanian Terpadu (P3T), dapat memberikan dampak positif yang besar bagi pendapatan negara. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperkirakan potensi lahan tersebut dapat menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun dari budidaya padi gogo, yang setara dengan total impor beras Indonesia pada tahun 2023.
Selain itu, pemerintah juga berencana menanam pohon aren untuk menghasilkan bioetanol. “Satu hektare aren mampu menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektare aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” ujar Menteri Raja Juli Antoni.
Namun, pengembangan lahan sebesar itu menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan. Menyikapi hal ini, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melalui Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyarankan adanya alternatif solutif selain membuka lahan baru seluas 20 juta hektare. Salah satu solusi yang diajukan adalah pemanfaatan lahan tidur dan lahan marginal yang saat ini belum dimanfaatkan dengan baik.
Menurut data Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2019, lahan tidur di Indonesia mencapai 20,5 juta hektare. Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Balitbang Kementan) pada 2015 mencatat bahwa lahan marginal di Indonesia mencapai lebih dari 157 juta hektare. Pemanfaatan lahan tidur dan marginal ini dianggap lebih bijaksana karena tidak hanya mengurangi dampak deforestasi, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas lahan yang terabaikan.
Ketua Umum PB PMII, M Shofiyulloh Cokro, menyampaikan bahwa langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan tentu menguntungkan dari sisi ekonomi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proyek pembukaan lahan sebesar 20 juta hektare berisiko meningkatkan deforestasi yang merusak alam dan berpotensi memperburuk krisis iklim. Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah untuk membuka ruang diskusi terkait solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
“Pemerintah seharusnya mengkaji lebih lanjut terkait proyek 20 juta hektare hutan untuk food estate dan energi. Dampak buruk dari deforestasi dapat merusak kekayaan alam dan memperburuk krisis iklim yang semakin parah. Kami mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog untuk merumuskan solusi alternatif,” ujar Cokro pada Minggu (05/01/2025) di Sekretariat PB PMII.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PB PMII, Awal Madani Malla, juga menegaskan bahwa pembukaan 20 juta hektare hutan akan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar yang berpotensi menyebabkan bencana ekologis. Ia menyatakan bahwa PB PMII siap untuk membuka ruang diskusi dengan pemerintah guna membahas langkah-langkah strategis yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan energi.
“Pembukaan hutan seluas itu akan memperburuk keadaan lingkungan kita. Kami berharap ada upaya yang lebih bijak dalam merencanakan ketahanan pangan dan energi. Oleh karena itu, kami siap untuk berdiskusi dengan pemerintah,” tambah Awal Madani Malla.
Proyek besar ini memang memunculkan dua sisi pandangan yang berbeda. Di satu sisi, pemerintah berambisi untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, namun di sisi lain, dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat besar. Seiring berjalannya waktu, peran serta masyarakat dan organisasi lingkungan seperti PB PMII sangat penting dalam memberikan masukan serta membuka ruang diskusi yang konstruktif guna mencari solusi terbaik.
Kedepannya, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam. Pembukaan lahan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan dampak sosial yang ditimbulkan. Pemerintah diharapkan dapat mendengarkan berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merusak alam dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
(Wan)
