Jakarta, TeropongMalut – Dalam upaya meningkatkan sinergi antara pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang infrastruktur, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada Selasa, 17 Desember 2024 di The East Tower, Jakarta. Penandatanganan ini dilakukan oleh JAM-Datun R. Narendra Jatna dan Direktur Utama SIG Donny Arsal.
Perjanjian ini bertujuan untuk mendukung SIG dalam menghadapi tantangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini sejalan dengan peran SIG sebagai BUMN Holding sektor infrastruktur dan material bangunan. JAM-Datun menekankan pentingnya misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029 untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur, khususnya terkait dengan Program Prioritas Presiden nomor 13 dan 14.
Program-program ini meliputi pembangunan hunian berkualitas terjangkau, pemerataan ekonomi, dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha serta Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
JAM-Datun juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan SIG kepada Para Jaksa Pengacara Negara. “Perjanjian ini diharapkan dapat mengoptimalkan mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dalam operasional bisnis SIG, baik terkait kerugian materil, immateril, risiko reputasi, maupun kepatuhan.”
JAM-Datun menekankan pentingnya pemahaman terkait fiduciary duty, termasuk prinsip duty of skill and care, dalam pengambilan keputusan bisnis. Setiap keputusan harus didasari dengan prinsip kehati-hatian, beritikad baik, dan fokus pada kepentingan perseroan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
JAM-Datun berharap agar SIG terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan bersama guna mengantisipasi perubahan regulasi yang dinamis, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.”
Penandatanganan kerja sama ini mencerminkan upaya berkelanjutan kedua pihak untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan berintegritas dalam mendukung pembangunan nasional.
